Langkah nyata dalam mengelola sumberdaya ekonomi potensial dan komparatif menjadi sektor ekonomi nyata, sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Langkah tersebut dapat berupa penanaman modal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah serta pihak swasta. Tentunya didukung kemampuan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang spesifik.

“Pemerintah melakukan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang lebih berpihak pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah,” katanya.

Melalui usaha menengah dan mikro yang bertumpu pada kekuatan budaya dan potensi ekonomi, dengan fluktuasi harga komoditas atau hasil produksi yang cenderung lebih stabil. Selain memang masyarakat secara tradisional baik sosial, budaya, ekonomi yang mayoritas memang berada usaha ini.

Dikatakannya, pembangunan yang mengarah pada ekonomi pedesaan, pada gilirannya secara otomatis akan meraih dan memperkuat kota, serta mencapai apa yang disebut pemerataan kesejahteraan. Baik dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menstimulasi peningkatan pendapatan pendapatan masyarakat yang semakin baik

Kebijakan pembangunan dengan pendekatan wilayah yang lebih berioritasi pada pembangunan wilayah pedesaan. Bukan gaya pembangunan ekonomi yang lebih mengarah pada ekonomi sentralistik, dalam pengertian berpusat pada kota atau ibukota kabupaten. Bukan pula dibumbui dengan sistem ekonomi kapitalis, monopoli, dan gaya ekonomi feodal.

“Pembangunan ekonomi desa akan mencegah eksodus dan urbanisasi. Sehingga kita tidak melihat lagi gap atau jarak yang terlalu jauh,” katanya. Antara masyarakat ibukota kabupaten dengan gaya hidup mewah mobil mentereng, sementara masyarakat pedesaan atau hulu, hidup dengan busung lapar, kurang gizi, penyakit menahun, hidup dalam keprihatinan dan keputusasaan,” kata ayah lima anak ini.

Zainudin menjelaskan, realisasi penerapan pembangunan ekonomi pedesaan, bisa dilakukan melalui membuka keterisasingan daerah pedesaan. Dengan membuka infrastruktur transportasi dan komunikasi sampai pada desa paling pelosok. Infrastruktur transportasi dan komunikasi adalah, permasalahan paling mendasar semenjak kabupaten ini ada. Menstimulasi potensi ekonomi desa dan hulu pada sub sektor ekonomi kemasyarakatan baik kecil maupun menengah terutama pada bidang budidaya pertanian dalam arti luas.

“Kemudian memperbaiki sarana ekonomi desa, pasar, perdagangan yang didukung dengan kebijakan, sarana, modal dan infestasi,” katanya. Selain itu, memperkuat kelembagaan kepemerintahan desa maupun pelayanan pada masyarakat. Kemudahan dalam akses dan jaminan mendapat pendidikan layak, serta pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah terjangkau. Namun, yang terpenting adalah komitmen yang kuat dari semua pihak, mencegah korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang berpotensi menjadi racun yang mematikan sebuah otonomi.